DINAMIKAPASAR.COM — Direktorat Jenderal Pajak memastikan kabar dugaan kebocoran basis data wajib pajak yang viral di media sosial X tidak benar. Bantahan itu disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan dan validasi internal menyeluruh terhadap sampel data yang beredar.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan angkat bicara soal isu dugaan pembobolan data wajib pajak yang ramai dibicarakan di platform X. DJP memastikan klaim tersebut tidak sesuai fakta.
Kabar awal muncul dari unggahan akun Dark Web Intelligence (@DailyDarkWeb). Akun itu mengeklaim ada pembobolan sistem yang mencakup data pribadi hingga token otentikasi pengguna.
Hasil Pemeriksaan Internal DJP
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyatakan pihaknya sudah menelusuri sampel data yang beredar. Pemeriksaan mencakup validasi menyeluruh terhadap isi unggahan di forum bawah tanah.
"Terkait informasi mengenai dugaan kebocoran data yang beredar di media sosial, DJP telah melakukan pemeriksaan dan validasi internal dan hasilnya dapat kami nyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar," tegas Inge saat dihubungi, Minggu (20/9/2026).
Temuan kunci dari pemeriksaan itu adalah ketidaksesuaian mendasar pada struktur data atau field yang diunggah pelaku ancaman. Artinya, susunan data dalam unggahan tersebut tidak cocok dengan format yang dipakai sistem DJP.
Kenapa Struktur Data Jadi Penentu
Dalam kasus dugaan kebocoran, struktur field sering menjadi penanda utama apakah data benar berasal dari sebuah sistem. Kalau susunan kolom dan jenis datanya tidak sesuai, besar kemungkinan materi itu hasil racikan atau sumbernya bukan instansi yang dituding.
DJP tidak merinci lebih jauh field mana yang tidak sesuai. Namun penegasan ini menjadi dasar resmi bahwa klaim pembobolan tidak terbukti.
Dampak ke Wajib Pajak
Isu kebocoran data sensitif selalu memicu kekhawatiran publik, terutama soal penyalahgunaan data pribadi. Bagi wajib pajak, bantahan ini berarti tidak ada indikasi data mereka bocor ke forum bawah tanah seperti yang diklaim.
Meski begitu, kewaspadaan tetap relevan. Wajib pajak disarankan tidak mengunggah data pribadi ke platform tidak resmi dan hanya mengakses layanan melalui kanal resmi DJP.
Kasus ini juga menunjukkan bagaimana klaim di media sosial bisa cepat menyebar sebelum ada verifikasi. DJP memilih merespons dengan penelusuran internal daripada membiarkan spekulasi berkembang.
