JAKARTA - Menteri Agama Nasaruddin Umar memaparkan, pihak pemerintah menyediakan dua skema guna menuntaskan masalah guru non-aparatur sipil negara (ASN) pada lingkungan Kementerian Agama. Di samping mengajukan pemberian insentif untuk guru yang belum dapat diangkat, pemerintah pun bakal mengutamakan berkisar 18.000 guru honorer dalam formasi ASN berikutnya.
"Guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri jumlahnya sekitar 18.000 orang itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," ujar Nasaruddin dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).
Skema itu dibeberkan Nasaruddin ketika menguraikan bahwa dirinya bersama kementerian/lembaga terkait sudah menghadiri undangan rapat koordinasi bersama Pimpinan DPR RI.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco dan Cucun Ahmad Syamsurijal, serta diikuti Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, perwakilan Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).
Nasaruddin pun mengutarakan usulan Kemenag guna menyalurkan insentif tambahan senilai Rp 1,5 juta untuk guru madrasah non-ASN. Usulan itu sebelumnya telah dibicarakan dan disepakati dalam rapat Kemenag bersama Komisi VIII DPR RI.
"Misalnya yang tidak bisa terangkat sekarang karena begitu banyak jumlahnya, kami akan usulkan untuk mendapatkan insentif Rp 1,5 juta ya," ujar Nasaruddin.
"Begitu kami usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR. Dan itu kami juga salah satu solusi yang kami usulkan," imbuh dia.
Nasaruddin menjamin, bermacam masukan yang diutarakan komisi tersebut telah didengar oleh pimpinan DPR dan bakal masuk dalam bagian pembahasan bersama pemerintah.
"Informasi yang kami diskusikan bersama beberapa waktu yang lalu sudah didengar oleh pimpinan DPR kami dan termasuk solusi-solusi yang kami tawarkan, Pak," kata Nasaruddin.
