JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan bakal meluncurkan Government Technology (GovTech) atau sistem pelayanan publik pemerintahan berbasis digital dalam skala nasional pada bulan Oktober 2026.
"Presiden akan launching secara nasional di bulan Oktober," kata Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan usai rapat di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Luhut menjelaskan, pihak pemerintah tengah mengaplikasikan project piloting atau uji coba GovTech bagi perlindungan sosial (perlinsos) pada 43 kabupaten/kota.
Ia mengutarakan, uji coba di 43 wilayah tersebut adalah kelanjutan dari uji coba yang sebelumnya telah dijalankan di Banyuwangi.
"Saya kira dalam bulan Juli akhir, kami akan dapat gambaran lebih utuh lagi," ucap Luhut.
Berdasarkan keterangan Luhut, Presiden Prabowo dahulu pernah menggarisbawahi krusialnya digitalisasi pada sektor pelayanan publik.
"Kalau saya bilang super penting untuk negeri kami ini pada zaman pemerintahan Presiden Prabowo, di mana pemerintahan ini, seperti dibilang Pak Tito tadi, berbasis digital, tapi lebih maju lagi disupport AI. Jadi tidak hanya digitalisasi, tapi disupport oleh AI," lanjut dia.
Luhut mengimbuhkan, basis data dari 8 kementerian/lembaga pun kini telah terintegrasi dan diolah oleh kecerdasan buatan (AI).
"Sovereign data atau keamanan data juga menjadi penting, peran BSSN di sini untuk betul-betul mengamankan, karena ini akan menjadi center of gravity daripada bangsa ini," lanjutnya.
Pada momentum yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pihak pemerintah tengah melaksanakan langkah percepatan transformasi digitalisasi pelayanan publik atau GovTech.
Melalui GovTech ini, pemerintah pun tengah menggarap piloting demi perlindungan sosial ke sejumlah kabupaten/kota.
"Dan itu sudah dilaksanakan, dikerjakan, dipimpin langsung oleh ketua, yaitu Bapak Jenderal Luhut Pandjaitan, di Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Nah kali ini kami melebar, melebar ke 43 kabupaten/kota," kata Tito.
Selaku Mendagri, Tito menyokong penuh langkah Luhut demi mengoordinasikan jajaran pemerintah daerah dalam menerapkan GovTech.
"Dan juga semua saya kira pimpinan lembaga yang ada, yang terkait ikut rapat hari ini, mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh ketua komite," imbuh dia.
