JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 bakal menyentuh Rp 734,3 triliun, atau setara 2,85 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Proyeksi ini lebih tinggi dari target awal dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB. Kendati demikian, Purbaya optimistis pemerintah mampu menekan angka defisit tersebut hingga penghujung tahun.
"Outlook defisit APBN tercatat sebesar Rp 734,3 triliun dengan persentase sebesar 2,85 persen terhadap PDB. Dengan demikian outlook pembiayaan anggaran menjadi sebesar Rp 734,3 triliun. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah," ujar Purbaya ketika menghadiri rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Senin (7/7/2026).
Penyusunan proyeksi tersebut didasarkan pada outlook pendapatan negara yang diestimasi menembus Rp 3.208,1 triliun atau mencapai 101,7 persen dari target APBN 2026.
Jumlah ini diperkirakan meningkat 16 persen dari tahun sebelumnya. Pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan senilai Rp 2.631,4 triliun (tumbuh 18,6 persen), yang mencakup penerimaan pajak Rp 2.310,8 triliun (naik 20,5 persen) serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 320,6 triliun (meningkat 6,8 persen).
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diestimasi berada di angka Rp 575,1 triliun atau tumbuh 6,2 persen.
Walaupun pertumbuhan penerimaan pajak diproyeksikan sebesar 20,5 persen, Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah bakal berupaya menjaga tren pertumbuhan tersebut di level 23 persen tanpa perlu menaikkan tarif ataupun menambah jenis pajak baru.
"Ini kan penerimaan pajaknya turun lagi ke 20,5 persen. Kita akan jaga terus, mudah-mudahan kita bisa tahan di 23 persen terus untuk penerimaan pajaknya sehingga income kita juga lebih baik," tutur Purbaya.
Di sisi lain, belanja negara diestimasikan mencapai Rp 3.942,4 triliun atau sekitar 102,6 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 14,8 persen dibandingkan tahun lalu.
Pengeluaran pemerintah pusat diprediksi menyentuh Rp 3.245,5 triliun atau meningkat 25,5 persen. Sedangkan untuk dana transfer ke daerah diproyeksikan sebesar Rp 696,9 triliun, atau setara 100,6 persen dari pagu APBN yang bernilai Rp 693 triliun.
Purbaya memaparkan bahwa alokasi belanja negara difokuskan untuk menyokong program pembangunan prioritas, menjaga stabilitas harga pangan, mempertahankan daya beli masyarakat, mendukung jalannya pemerintahan daerah, penanganan bencana, hingga tambahan dana otonomi khusus.
Pemerintah pun turut memperhitungkan dana tambahan senilai Rp 132 triliun demi menuntaskan kewajiban pembayaran subsidi beserta kompensasi.
"Dalam kesempatan ini pemerintah mengusulkan pergeseran dari BA BUN ke BA KL dan atau sebaliknya dalam rangka memperkuat jaminan sosial bidang kesehatan dan kapasitas kementerian/lembaga untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta layanan," pungkas Purbaya.
