JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli (MTZ) menyarankan supaya wacana penyesuaian naik tarif TransJabodetabek dibicarakan bersama pemerintah daerah di kawasan Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Menurut MTZ, langkah rembukan bersama itu krusial agar tanggungan pendanaan operasional layanan TransJabodetabek tidak melulu dibebankan secara seutuhnya kepada para pengguna maupun pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Kalau untuk TransJabodetabek, saya lebih condong kerja sama dengan daerah sekitar," kata MTZ saat dihubungi, Senin (6/7/2026).
Ia memandang, rencana melambungkan harga tiket tidak boleh mengesampingkan esensi utama dari pengoperasian TransJabodetabek, yakni memicu warga di wilayah penyangga berpindah dari moda transportasi privat ke angkutan massal.
Menurut MTZ, angka Rp 10.000 terhitung lumayan mahal bagi masyarakat yang saban hari beraktivitas menuju luar Jakarta.
Apabila kenaikan tarif tidak disokong dengan kontribusi pendanaan dari pemerintah daerah penyangga, masyarakat dicemaskan bakal berpaling kembali memakai kendaraan pribadi.
"Sekarang mereka memilih TransJakarta karena murah, Rp 3.500. Tapi kalau menjadi Rp 10.000 dan seluruhnya dibebankan kepada konsumen, saya khawatir mereka akan kembali menggunakan kendaraan pribadi," kata MTZ.
Lantaran kondisi itu, MTZ menganggap jajaran pemerintah daerah di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi semestinya turut andil memberikan subsidi pendanaan layanan TransJabodetabek, mengingat penduduk mereka yang menjadi pengguna harian moda tersebut.
Ia pun memberikan masukan agar Pemprov DKI Jakarta menginisiasi ruang diskusi dengan pemerintah daerah di kawasan penyangga guna merumuskan formulasi pendanaan bersama.
"Saya menyarankan TransJabodetabek dibahas bersama Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi supaya mereka juga ikut bertanggung jawab atas biaya layanan ini," ujar MTZ.
Jika skema sinergi antardaerah tersebut belum bisa diwujudkan, MTZ mendesak agar nominal usulan Rp 10.000 ditelaah ulang demi menjaga daya tarik bagi warga.
"Kalaupun mau naik, ya dikaji lagi. Mungkin Rp 7.500 atau angka lain yang membuat masyarakat tetap merasa lebih untung naik TransJabodetabek daripada menggunakan kendaraan pribadi," ucapnya.
Sebelumnya, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) merekomendasikan penyelarasan tarif angkutan umum. Berdasarkan studi tersebut, ongkos TransJakarta bagi koridor dalam Jakarta disarankan bergeser ke angka Rp 5.000, sementara tarif TransJabodetabek direkomendasikan senilai Rp 10.000.
Formulasi tarif tersebut statusnya masih sebatas draf kajian dari pihak DTKJ. Untuk langkah berikutnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bakal menggodoknya terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada DPRD DKI Jakarta demi ketetapan final.
