JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengakselerasi proses penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melewati pasar rakyat demi memelihara stabilitas harga beras.
Sampai dengan 27 Juni 2026, realisasi dari penyaluran beras SPHP membukukan angka 392.000 ton atau setara 47,56% dari total target nasional sebanyak 828.000 ton yang sudah dipatok untuk periode Maret–Juni 2026.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono mengutarakan bahwa kawasan pasar rakyat diposisikan sebagai prioritas alur distribusi lantaran menjadi barometer dalam pemantauan harga beras di berbagai wilayah.
Maino menguraikan, aktivitas penyaluran SPHP sejatinya sanggup digulirkan melewati delapan lini saluran distribusi. Kendati demikian, langkah intervensi lewat pasar rakyat dipandang memiliki efektivitas lebih tinggi dalam menekan laju lonjakan harga.
“Ada 8 outlet sebenarnya terkait dengan penyaluran SPHP, tapi memang ini sepertinya masih mayoritas di GPM [Gerakan Pangan Murah]. Jadi bukan tidak diperbolehkan di GPM, tapi maksud kami prioritas ke pasar-pasar rakyat. Nah ini barometer pemantauan harga teman-teman BPS tentu di sana. Ini mungkin menjadi prioritas kami, mohon dibantu teman-teman pemerintah daerah, pasar-pasar yang mungkin belum terdistribusikan beras SPHP atau pedagangnya masih sedikit, ini mungkin bisa dimaksimalkan,” kata Maino dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).
Merujuk pada penjelasan Maino, capaian realisasi penyaluran hingga penghujung Juni ini dinilai masih selaras dengan target pihak pemerintah.
Walau begitu, alur distribusi bakal terus dipacu secara optimal dengan menimbang wilayah-wilayah prioritas supaya langkah intervensi terhadap harga beras berjalan lebih efektif.
“Secara rerata, [realisasi lebih] 45% cukup sesuai target, tapi memang ada skala-skala prioritas termasuk mungkin tempat penyalurannya agar harga beras ini, inflasi beras ini juga lebih terkendalikan,” jelasnya.
Ia mengimbuhkan bahwasanya langkah penguatan distribusi melewati pasar rakyat diharapkan mampu memperluas jangkauan akses publik terhadap beras SPHP sekaligus mengawal harga agar tetap berada pada koridor harga acuan pemerintah.
Di lain pihak, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa dinamika harga beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2026 terpantau relatif masih terkendali.
Lonjakan harga terekam hanya melanda beberapa kabupaten dan kota saja, sedangkan pada level provinsi pergeserannya dinilai masih terbatas.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono memaparkan bahwa kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras pada tingkat provinsi masih bertengger dalam batas yang terkendali.
“Khusus untuk perkembangan beras, izin dapat kami laporkan, secara provinsinya, perubahan IPH-nya ini yang di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 2,99 dan 2,93. Di provinsi yang lainnya, ini walaupun semuanya mengalami peningkatan, tetapi masih di bawah perubahannya 2,93," ujar Ateng.
Berdasarkan data BPS, situasi tersebut menjadi landasan kuat bagi pemerintah untuk terus memperkokoh jaringan distribusi beras SPHP melalui pasar rakyat.
Strategi itu dipandang krusial demi mempercepat intervensi pada wilayah-wilayah yang menderita kenaikan harga sehingga stabilitas pasokan serta harga beras dapat terus terjaga.
