JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan pengadaan perumahan pada wilayah perkotaan bakal difokuskan lewat pembangunan hunian vertikal.

Dia menyampaikan kendala pengadaan perumahan khususnya di wilayah perkotaan diperhadapkan pada kelangkaan lahan untuk pendirian rumah.

"Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," ujar Ara di Jakarta, Selasa.

"Backlog" kepemilikan rumah masih menjadi problem mendasar, kata dia, di tingkat nasional kepemilikan rumah yang backlog itu menyentuh 9,6 juta unit mengacu pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.

"Ini juga merupakan arahan Presiden Prabowo supaya tanah-tanah, lahan-lahan itu tidak terlalu banyak terpakai untuk perumahan jadinya diarahkan ke atas (hunian vertikal)," ujar Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memaparkan lahan-lahan yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dialokasikan demi pembangunan rumah susun serta kota satelit untuk publik.

Mengenai rusun, katanya, betul-betul menjadi atensi dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Ara mengutarakan bahwa sekarang ini pihaknya tengah memeriksa tanah-tanah yang diserahkan oleh Kementerian ATR pada 188 lokasi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengokohkan sokongan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) lewat Pembangunan Permukiman Hunian Vertikal dan Kota Satelit.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyebutkan bahwa sokongan disalurkan lewat pengadaan lahan skala besar di bermacam wilayah Indonesia.

Kementerian ATR/BPN telah mengalokasikan lahan potensial yang menyebar di beberapa wilayah, terhitung di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

Total indikasi tanah di Indonesia yang sudah terdata menyentuh lebih dari 129.000 hektare.