JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan nilai realisasi pendapatan negara sepanjang periode 2025 menembus Rp 2.765,13 triliun. Pihak otoritas turut mencatatkan tren positif pada sejumlah indikator kesejahteraan, yang ditunjukkan oleh menyusutnya angka pengangguran ke level 4,85 persen serta tingkat kemiskinan menjadi 8,25 persen sepanjang tahun kemarin.
Akumulasi total pendapatan negara senilai Rp 2.765,13 triliun tersebut berhulu dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 2.218,17 triliun, pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sejumlah Rp 541,53 triliun, beserta perolehan hibah sebesar Rp 5,43 triliun.
“Dalam pelaksanaannya, realisasi pendapatan negara mencapai Rp 2.765,13 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.218,17 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 541,53 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5,43 triliun,” ujar Purbaya saat Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (2/7/2026).
Menurut pandangannya, maksimalisasi pengumpulan pendapatan negara sepanjang tahun 2025 dihadapkan pada rintangan yang cukup masif.
Situasi ini bukan cuma berakar dari turbulensi ekonomi global, melainkan juga imbas dari penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi kategori barang mewah.
Terlebih lagi, adanya akselerasi penyelesaian restitusi pajak demi menyokong likuiditas sektor usaha, serta perpindahan kendali tata kelola dividen menuju Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
“Upaya optimalisasi pendapatan negara pada tahun 2025 sangat menantang. Tidak hanya dipengaruhi oleh gejolak ekonomi global, namun juga penyesuaian PPN pada barang mewah dan percepatan resolusi pajak guna menjaga likuiditas dunia usaha serta pengalihan pengelolaan dividen ke Danantara,” paparnya.
Menilik dari aspek belanja, capaian realisasi APBN menyentuh nominal Rp 3.435,46 triliun. Jumlah total itu meliputi belanja pemerintah pusat senilai Rp 2.586,42 triliun serta pos transfer ke daerah.
Realisasi penyerapan anggaran belanja tersebut terpantau lebih melonjak ketimbang estimasi awal, pasca-diundangkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Aturan hukum itu memacu efisiensi alokasi belanja sebesar Rp 306,7 triliun, sekaligus membentangkan ruang relaksasi lewat program Anggaran Belanja Tambahan (ABT) senilai Rp 206,4 triliun guna menyokong eksekusi aneka program prioritas.
“Realisasi belanja ini lebih tinggi dari rencana awal pasca terbitnya instruksi Presiden No 1 2025. Inpres tersebut mendorong efisiensi belanja sebesar Rp 306,7 triliun, sekaligus membuka ruang relaksasi melalui program anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp 206,4 triliun untuk mendukung implementasi program prioritas,” pungkas Menkeu.
Dalam realisasinya, pihak pemerintah senantiasa berpegang teguh pada doktrin value for money supaya tiap rupiah dari alokasi belanja negara sanggup menggelontorkan faedah yang signifikan bagi publik.
Melalui catatan pendapatan serta belanja tersebut, angka defisit APBN 2025 dinilai masih berada di koridor yang aman dan terkendali, yakni pada level 2,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 670,34 triliun.
Guna menutupi pos defisit tersebut, pemerintah mengadopsi taktik pembiayaan yang prudent dan terukur dengan memanfaatkan momentum pemulihan kondisi pasar sepanjang musim 2025.
Realisasi pembiayaan bersih (netto) bertengger di angka Rp 742,73 triliun, atau berposisi 20,54 persen lebih melambung dari target awal di APBN 2025.
“Pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan netto mencapai Rp 742,73 triliun atau 20,54 persen lebih tinggi dari target APBN 2025,” katanya.
Di samping itu, demi mengeskalasi impak kebijakan fiskal bagi masyarakat luas, pihak otoritas menggelontorkan paket stimulus ekonomi secara berkala di tiap kuartal sepanjang tahun kemarin.
Alokasi stimulus dikonsentrasikan untuk memelihara daya beli warga, menggenjot tingkat konsumsi domestik, sekaligus mempertegas sektor riil lewat sokongan terhadap UMKM, lini padat karya, industri perumahan, program pemagangan, pemotongan harga tiket di musim libur, hingga pembinaan generasi muda. Akumulasi nilai stimulus yang disalurkan menembus angka Rp 110,7 triliun.
Purbaya mengutarakan, terjaganya ketangguhan ekonomi Indonesia yang ditopang oleh efektivitas kebijakan fiskal sukses mendorong perbaikan level kesejahteraan masyarakat.
Kondisi tersebut terefleksi dari menyusutnya persentase pengangguran menjadi 4,85 persen per Agustus 2025, lebih impresif dibanding Agustus 2024 yang bertengger di angka 4,91 persen.
Selaras dengan peningkatan mobilitas ekonomi serta keberlanjutan agenda proteksi sosial, persentase kemiskinan juga terpangkas dari yang semula 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen per September 2025.
“Sering dengan penguatan aktivitas ekonomi dan keberlanjutan program perlindungan sosial, tingkat kemiskinan juga turun dari 8,57 persen pada September 2024 menjadi 8,25 persen pada September 2025,” kata dia.