Dedi Mulyadi Tetapkan Status Siaga Darurat Kekeringan di Jabar

Kamis, 02 Juli 2026 | 21:28:31 WIB
Jabar Siaga Darurat Kekeringan dan Karhutla Hingga September 2026 [FOTO: NET].

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberlakukan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada semua daerah di Jawa Barat semenjak 1 Juli sampai 30 September 2026. 

Pemberlakuan ini diputuskan demi mengantisipasi kedatangan musim kemarau yang diperkirakan bakal bertambah kering dan bergulir lebih lama.

Ketetapan itu dimuat lewat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 yang mengikat pada 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menuturkan, status siaga darurat menjadi pijakan buat pemerintah daerah guna mempercepat proses koordinasi, pengerahan sumber daya, sekaligus sokongan dana dalam mengatasi bencana.

"Seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota harus bergerak cepat memperkuat kesiapsiagaan. Penanganan bencana harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan terkoordinasi agar dampak kemarau dapat diminimalkan," tutur Herman, Kamis (2/7/2026).

Menurut Herman, langkah tersebut diputuskan seturut proyeksi BMKG menyangkut potensi musim kemarau yang rawan memicu kekeringan, krisis pasokan air bersih, masalah pada sektor pertanian, sampai kebakaran hutan dan lahan.

"Status siaga darurat diberlakukan di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat sebagai dasar mempercepat koordinasi, mobilisasi sumber daya, serta dukungan pendanaan penanggulangan bencana," ucapnya.

Herman mengimbuhkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal terus memperhatikan fluktuasi situasi cuaca bersama BMKG dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekaligus mengokohkan koordinasi antarsektor supaya penanggulangan bisa dieksekusi dengan sigap jika ada kondisi kritis di lapangan.

Mengambil pelajaran dari fenomena El Nino tahun 2023, efek kekeringan di Jawa Barat kala itu melanda 258 kecamatan dan 727 desa/kelurahan, di mana total penduduk yang terimbas menyentuh angka lebih dari 1,09 juta jiwa atau berkisar 320 ribu kepala keluarga. Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Ciamis tercatat sebagai kawasan dengan total desa terdampak paling banyak.

Terkini