JAKARTA - Pemerintah secara resmi menetapkan harga B50 sebesar Rp 6.800 per liter mulai hari ini, 1 Juli 2026. "Kalau harga mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ucap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman, Rabu (1/7/2026).
Bahan bakar B50 ini terdiri dari campuran minyak sawit (fatty acid methyl ester/FAME) dan solar murni yang diperuntukkan bagi mesin diesel seperti truk logistik, bus, alat berat, hingga lokomotif kereta api.
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah menerapkan tata kelola yang baik agar kebijakan ini tidak merugikan petani.
“SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu dievaluasi apabila petani sawit justru menjadi pihak yang paling terbebani," jelas Ketua Umum SPKS, Sabaruddin, dikutip, Selasa.
Sabaruddin menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak B50, namun ia menekankan agar biaya implementasi tidak dibebankan kepada petani.
"Kami tidak menolak B50. Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani. Jangan sampai negara memperoleh ketahanan energi, industri menikmati nilai tambah, tetapi petani sawit harus membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga tandan buah segar (TBS). Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani," jelasnya.
Apalagi, pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) saat ini berada di angka 12,5 persen. Sabaruddin mengungkapkan bahwa kenaikan pungutan ekspor menekan harga TBS menjadi hanya Rp 833 per kilogram.
Ia mencontohkan, petani dengan lahan 2 hektare berpotensi merugi Rp 1,6 juta per bulan. "Jika dihitung secara nasional, total kerugian petani sawit mencapai sekitar Rp 499 hingga Rp 500 miliar setiap bulan akibat turunnya harga TBS," katanya.
Ia berharap manfaat ekonomi B50 yang mencapai Rp 24,68 triliun tidak mengesampingkan nasib petani. "Jangan sampai manfaat B50 bernilai puluhan triliun rupiah, tetapi petani justru kehilangan 15 hingga 20 persen pendapatannya akibat tekanan terhadap harga TBS. Kalau negara ingin membangun ketahanan energi, maka petani sebagai produsen bahan baku juga harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat, bukan justru menanggung bebannya," beber Sabaruddin.