JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra mengharapkan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerapkan langkah penegakan hukum yang kian adil serta tidak tebang pilih pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara.
Menurutnya, Polri wajib senantiasa memprioritaskan asas equality before the law atau kesetaraan di mata hukum, terhadap siapa saja yang sedang menghadapi proses hukum.
"Saya berharap Korps Bhayangkara senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan keadilan serta makin profesional, modern, transparan, dan dicintai seluruh rakyat Indonesia,” kata Tandra dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Tandra menyampaikan bahwa penyelesaian perkara-perkara besar, penumpasan judi online (judol), peredaran gelap narkotika, hingga tindak kriminal siber, menjadi parameter mendasar bagi publik untuk menilai kualitas profesionalisme Polri.
Menurutnya, institusi Polri saat ini diperhadapkan pada problem era modern yang memerlukan penanggulangan ekstra.
Di samping memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polri pun dituntut menyelesaikan persoalan-persoalan kriminal dengan modus operandi yang baru.
"Polri dihadapkan pada tantangan baru berupa perkembangan teknologi digital, maraknya kejahatan siber, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan lintas negara hingga penyebaran disinformasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa," ujarnya.
Oleh karena itu, Tandra mendorong agar jajaran kepolisian mematangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), memperkukuh profesionalitas, sekaligus membangun sinergi yang kuat bersama semua komponen masyarakat.
Tandra mengutarakan bahwa pembenahan di sektor internal, pengawasan terhadap kode etik profesi, serta perbaikan tingkat kesejahteraan anggota di barisan terdepan juga wajib tetap diprioritaskan.
Tandra juga memandang perayaan HUT Ke-80 Bhayangkara ini dapat menjadi momentum krusial untuk mengoreksi performa kepolisian di tengah kondisi sosial-politik yang semakin dinamis.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mewanti-wanti bahwa supremasi hukum wajib dijalankan secara objektif dan dilarang keras dimanfaatkan menjadi instrumen guna memfasilitasi kepentingan golongan tertentu ataupun hasrat politik.
Kepala Negara menyatakan bahwa hukum wajib menjadi payung pelindung buat publik, terkhusus bagi kalangan yang rentan. Menurut Presiden, selaku negara hukum, jajaran pemerintah wajib memastikan sanggup menghadirkan proteksi dan rasa keadilan bagi warganya.
"Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang," ujar Prabowo pada upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
