JAKARTA - Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) mendesak dilakukannya pembenahan tata kelola impor bahan baku pakan serta jaringan distribusi, demi menstabilkan nilai jual ayam sekaligus memelihara eksistensi usaha peternakan mandiri.
Ketua Umum Permindo, Kusnan berpandangan bahwa anjloknya harga ayam hidup (live bird/LB) yang terjadi dalam waktu lama belakangan ini tidak boleh diklaim akibat isu kelebihan pasokan (over supply) semata.
"Di balik jatuhnya harga ayam di tingkat peternak, terdapat persoalan struktural yang saling berkaitan mulai dari tata kelola impor bahan baku pakan, tekanan likuiditas industri pakan, hingga melemahnya posisi tawar peternak rakyat," katanya dalam keterangan diterima di Jakarta, Rabu (24/06/2026).
Pada masa sekarang, nilai jual ayam hidup di bermacam-macam wilayah sentra produksi bertengger pada level Rp15.000-Rp17.000 per kilogram, padahal indikator harga pokok produksi (HPP) sudah menembus angka kisaran Rp22.000 per kilogram.
Di sisi berbeda, nominal pakan selaku unsur pengeluaran paling dominan mengalami lonjakan hingga menyentuh Rp8.600-Rp9.500 per kilogram atau mencatatkan kenaikan sekitar Rp1.000 per kilogram bila disandingkan dengan kurun sebelumnya.
Keadaan pelik ini mengakibatkan para peternak mandiri menderita defisit kerugian berkisar Rp5.000-Rp7.000 untuk setiap kilogram daging ayam yang dilepas, atau setara dengan Rp8.000-Rp10.000 per ekor mengacu pada berat panen rata-rata sebesar 2 kilogram.
Permindo mengkategorikan fenomena pelik tersebut sebagai cost-price squeeze, merupakan sebuah kondisi di mana beban operasional produksi konsisten membubung tinggi di saat nilai jual justru merosot, sehingga keuntungan bisnis peternak terkikis dan membahayakan kelangsungan usaha ke depan.
Merujuk pada penjelasan Kusnan, kelompok peternak mandiri tidak sekadar dihadapkan pada masalah anjloknya harga ayam, melainkan ikut terpukul oleh krisis margin pendapatan imbas pergerakan harga pakan yang tidak teredam.
Permindo berpendapat fundamen masalah ini juga diakibatkan oleh pergeseran regulasi pengadaan bahan baku pakan impor yang kian memusat via satu jalur lewat skema cash before delivery (CBD).
Regulasi tersebut mengerek kebutuhan modal operasional sektor industri pakan, terkhusus bagi pabrik-pabrik level menengah serta kecil yang memiliki keterbatasan dana likuid.
Beban keuangan itu pada prosesnya memicu percepatan tenggat penagihan utang kepada peternak, sehingga memaksakan banyak peternak melepas komoditas ayam mereka secara terburu-buru demi mencukupi pemenuhan pelunasan pakan, bibit ayam (day old chicken/DOC), obat-obatan, upah pekerja, hingga pengeluaran operasional kandang.
Fenomena pelepasan barang secara panik (panic selling) yang berlangsung berbarengan di bermacam-macam wilayah sentra produksi mengakibatkan daya tawar peternak kian terpuruk dan nilai jual ayam hidup makin merosot drastis sampai di bawah batas harga referensi resmi dari otoritas.
Permindo memandang dinamika ini mengindikasikan berlakunya teori bullwhip effect di dalam manajemen rantai pasok, merupakan potret hambatan di sektor hulu yang memicu implikasi berskala lebih besar di sektor hilir.
Asosiasi tersebut lantas mendesak jajaran eksekutif untuk meninjau ulang tata kelola impor bahan baku pakan, memfasilitasi pendanaan rantai pasok, menginisiasi stok penyangga (buffer stock) nasional, serta mempertebal program penyerapan ayam hidup maupun karkas.
Bukan hanya itu, pemerintah juga diharapkan merancang sistem basis data perunggasan yang tingkat transparansinya lebih baik guna mengawal keberlanjutan usaha peternak mandiri sekaligus kedaulatan pangan nasional.
