JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, memberikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI atas keberhasilan pengelolaan serta penyaluran zakat yang tepat sasaran, sehingga berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.
"DPR mencermati bahwa kerja Baznas selama ini sudah luar biasa dalam rangka menyalurkan zakat dari umat Islam. Sungguh menggembirakan bahwa penyaluran tersebut tepat sasaran dan banyak membantu masyarakat," kata Abidin dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Abidin menyatakan bahwa berbagai program Baznas, mulai dari beasiswa pendidikan, penanganan bencana, renovasi rumah tidak layak huni, hingga sektor kesehatan, telah memberikan kontribusi nyata.
Ia memandang program-program tersebut membuktikan peran strategis zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat, sehingga memerlukan dukungan regulasi yang lebih kuat.
"Kami berharap dengan adanya revisi undang-undang nanti, Baznas akan mendapatkan kewenangan yang lebih mumpuni, didukung dengan manajemen yang sangat baik. Dengan demikian, Baznas dapat bekerja lebih optimal di seluruh Indonesia," ujarnya.
Mengingat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Abidin menekankan potensi zakat sebagai instrumen ekonomi yang krusial. Ia mengajak masyarakat untuk mendukung optimalisasi zakat.
"Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Muslim. Kami harus saling menguatkan, dan tentu karena Indonesia adalah negara Republik Indonesia, upaya ini perlu didukung dengan regulasi yang memadai," ucapnya.
Menurut Abidin, pemberian otoritas yang lebih kuat melalui regulasi pemerintah dan DPR akan memaksimalkan peran Baznas dalam mengentaskan kemiskinan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, menyatakan bahwa pasca-Rapat Dengar Pendapat di DPR RI pada Senin (22/6), pihaknya berkomitmen terus melakukan evaluasi demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat.
Sodik juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi VIII DPR RI yang dinilai vital dalam memastikan program prioritas Baznas selaras dengan visi pemerintah.
"Intinya adalah delapan program strategis dan 13 program prioritas. Semua itu akan terwujud apabila kami mendapatkan dukungan dan pengawasan, terutama dari DPR RI," tutur Sodik Mudjahid.
