JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang mengkaji pemanfaatan kantin sekolah serta fasilitas dapur yang sudah tersedia sebagai alternatif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Nanik, skema ini menjadi solusi bagi daerah dengan jumlah penerima manfaat yang sedikit sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien.
"Misalnya begini Mas, di tempat terpencil itu saya misalnya di Lombok. Di Lombok Barat saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119. Kan enggak mungkin juga didirikan dapur," ujar Nanik usai menghadiri pelantikan di Istana Negara, Senin (8/6/2026).
Dalam situasi tersebut, kantin sekolah yang sudah beroperasi dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan makanan bergizi bagi para siswa. "Tapi di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan. Jadi kantin ini salah satu alternatif," ungkapnya.
Nanik menjelaskan bahwa pendekatan serupa juga dapat diterapkan di wilayah kepulauan lain yang memiliki jumlah siswa terbatas.
Ia mencontohkan pengalamannya saat berkunjung ke salah satu pulau di Raja Ampat yang memiliki sekitar 115 murid.
Di lokasi itu, sudah tersedia dapur umum yang dibangun melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sehingga tidak diperlukan lagi pembangunan fasilitas baru.
"Di sebuah pulau muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina, ya kami bisa gunakan juga misalnya seperti ini," ujarnya.
Oleh karena itu, BGN membuka peluang penggunaan berbagai fasilitas yang tersedia di lapangan untuk mendukung pelaksanaan MBG, baik kantin sekolah maupun dapur dari pihak lain.
"Jadi ada alternatif-alternatif, tidak harus membangun dapur baru di 3T," tegas Nanik. Pemanfaatan fasilitas yang ada merupakan bagian dari strategi efisiensi BGN untuk mengurangi ketergantungan program terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Iya, ini bagian efisiensi supaya tidak tadi menggunakan semuanya APBN," pungkas Nanik.