JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri agenda peluncuran biodiesel B50 yang diselenggarakan di Rest Area KM 57 Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7/2026) siang.
Berdasarkan pantauan di lokasi, Presiden tiba pada pukul 14.20 WIB dengan mengenakan kemeja safari berwarna krem. Sebelum menuju lokasi acara, Prabowo menerima penjelasan teknis mengenai produk B50 tersebut.
"Kita saat ini mengetahui kebutuhan 18-20 juta kilo liter, sehingga tidak butuh impor (solar) lagi," ujar Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani kepada Prabowo sambil melaksanakan gallery walk.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta CEO Danantara Rosan Roeslani.
Turut hadir pula Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala BIN Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Wamentan Sudaryono, Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri, dan Seskab Letkol TNI Teddy Indra Wijaya.
Implementasi B50 didasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2025 serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 yang mewajibkan pencampuran biodiesel sebesar 50 persen dalam minyak solar. Seluruh badan usaha terkait wajib mematuhi standar dan mutu yang telah ditetapkan.
Pelanggaran terhadap mandatori ini dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, hingga pencabutan izin usaha.
Pemerintah memberikan masa transisi hingga 30 September 2026 bagi badan usaha untuk menghabiskan stok biodiesel B40, dengan evaluasi rutin setiap tiga bulan oleh Kementerian ESDM.
Pemerintah telah memastikan kesiapan teknis melalui serangkaian pengujian di enam sektor mesin diesel—meliputi otomotif, mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, dan kereta api—guna menjamin keamanan serta kompatibilitas bahan bakar.
Dari sisi pasokan, pemerintah telah menjamin ketersediaan bahan baku serta infrastruktur pencampuran dan distribusi.
Implementasi B50 diproyeksikan mampu meningkatkan nilai tambah CPO menjadi Rp 23,49 triliun, menyerap 2,1 juta tenaga kerja, dan menekan emisi hingga 44,46 juta ton CO2 pada tahun 2026.