JAKARTA - Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan, mengeklaim negara sanggup memangkas pengeluaran lebih dari Rp1.500 triliun, andai mengimplementasikan Government Technology (GovTech).
Di samping itu, pengaplikasian GovTech, terhitung digitalisasi pendistribusian bantuan sosial (bansos), pun dipandang bakal menekan potensi korupsi.
"Saya mohon doa restu dari semua teman-teman, sehingga negeri kami ini nanti betul-betul punya ekosistem yang membuat kami tuh akan kurang korupsi, dan akan menghemat," kata Luhut, usai rapat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
"Bansos akan tepat target, dan saya kira akan bisa, kalau ini jadi, kami sudah lapor ke Presiden, kami bisa menghemat lebih dari Rp 1.500 triliun, angka yang sangat besar," imbuh dia.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tersebut menyampaikan, kalkulasi nominal ini telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Dan itu akan menyangkut kepada tax ratio kami akan naik. Jadi itu menurut World Bank, bukan menurut kami. Tax ratio kami yang sekarang ini ada 9 persenan, itu saya kira akan bisa secara gradual naik ke 11, 12, 13 persen seperti negara-negara ASEAN atau mungkin lebih baik dari sana," imbuh dia.
Berdasarkan penjelasan Luhut, GovTech saat ini telah mengintegrasikan basis data dari 8 kementerian/lembaga. Pihak pemerintah turut menggandeng BSSN dalam rangka memperkokoh proteksi data.
"Sekarang data itu sudah diproses oleh AI dan berjalan dengan baik. Sovereign data atau keamanan data juga menjadi penting, peran BSSN di sini untuk betul-betul mengamankan, karena ini akan menjadi center of gravity daripada bangsa ini," ujar dia.
Saat ini, pemerintah juga tengah memproses 43 kabupaten/kota demi menerapkan digitalisasi penyaluran bansos.
"Akhir bulan ini, mereka, seluruh Surabaya dan sekelilingnya, itu sudah mulai terselesaikan. Nah, kami sudah bicara tadi sama Pak Tito (Menteri Dalam Negeri), mungkin kami akan percepat proses ini. Nah, sehingga Oktober-November waktu Presiden akan meluncurkan ini, mungkin kami sudah hampir beberapa ratus kabupaten/kota," ucap dia.
Pada momentum ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengutarakan, pilot project GovTech mengenai digitalisasi bansos tersebut telah dijalankan di Banyuwangi, Jawa Timur.
Tito berharap, program ini dapat secepatnya diaplikasikan ke wilayah-wilayah lainnya.
"Ibu Bupati, Ibu Ipuk sudah menyampaikan sendiri langsung manfaat yang sangat luar biasa ya, untuk perlindungan sosial, bansos, yang lebih tepat sasaran. Sehingga ini bisa menghemat, dan juga mendatangkan rasa keadilan," ucap Tito.