JAKARTA - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merangkul kalangan akademisi Universitas Pattimura demi memperkokoh studi terkait tata laksana Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Blok Gunung Botak, Maluku.
“Harapannya agar harmonisasi peran Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi sehingga tata kelola usaha pertambangan Gunung Botak memberi kemanfaatan bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Jeffri Huwae dalam keterangannya yang diterima di Tuban, Jawa Timur, Kamis (25/06/2026).
Jeffri menuturkan, keadaan manajemen operasional tambang Blok Gunung Botak sekarang ini tengah diperhadapkan pada problem tata kelola yang rumit.
Aktivitas penambangan di area hulu tersebut saat ini dijalankan oleh segelintir pemilik Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang kapasitas produksinya masih minim serta teramat bergantung pada entitas lain yang memiliki modal kuat sekaligus dominasi atas teknologi pengolahan serta pemurnian.
Situasi semacam itu dinilai tidak selaras dengan kaidah pengolahan tambang rakyat serta sangat rawan memicu bahaya keselamatan kerja hingga pencemaran alam sekitar.
“Di samping itu, penguatan pengendalian pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan rakyat menjadi penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya mineral dapat memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat lokal, sekaligus meminimalkan risiko terhadap pengelolaan dan pemulihan lingkungan,” kata Jeffri.
Jeffri pun menandaskan bahwa metode ilmiah berbasis riset akademis ini merupakan perwujudan iktikad Pemerintah Pusat dalam mengawal berjalannya tata kelola pertambangan yang ideal (Good Mining Practice).
Target utamanya ialah mengidentifikasi peluang dampak dari sisi regulasi, teknis pelaksanaan, komersial, ketahanan aspek sosial budaya, sampai keberlanjutan daya dukung lingkungan di wilayah tersebut.
Gunung Botak dinilai sebagai aset vital nasional yang wajib mendatangkan faedah konkret bagi penduduk Maluku.
Atas dasar itu, penentuan kebijakan di masa mendatang wajib diletakkan pada kalkulasi yang mendalam demi menekan tingkat kebocoran devisa negara, bahaya ekologis, serta gejolak sosial.
“Masukan, gagasan, dan telaah kritis yang disampaikan oleh para akademisi Universitas Pattimura akan diintegrasikan secara langsung sebagai substansi utama dalam penyusunan dokumen Kajian Efektivitas Pengelolaan Usaha Pertambangan Gunung Botak,” ujar Jeffri.
Jeffri turut menaruh asa agar kemitraan ini dapat ditransformasikan menjadi panduan ilmiah bagi perumusan kebijakan di level pemerintahan pusat demi mewujudkan tata laksana pertambangan yang adil, sesuai koridor hukum, dan mendatangkan kesejahteraan berkesinambungan.