JAKARTA — PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperkirakan kebutuhan anggaran investasi menyentuh Rp23,49 triliun sampai tahun 2030 demi memproduksi 46 unit armada baru sekaligus menata puluhan infrastruktur pelabuhan.
Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengutarakan, kebutuhan alokasi modal tersebut mencuat selaras dengan besarnya hambatan yang dihadapi korporasi, khususnya keadaan armada yang kian uzur serta daya tampung pelabuhan yang mulai menyempit.
“Untuk mendukung rencana ekspansi explore dan exploit selama 5 tahun ke depan, kami hitung sampai tahun 2030 ASDP membutuhkan total investasi sebesar Rp23,49 triliun," kata Heru dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Dirinya memaparkan investasi itu meliputi pengerjaan 46 armada baru, yang terbagi atas 18 kapal guna menyokong strategi long distance ferry (LDF), 15 kapal demi memperkuat 14 rute eksisting, serta 13 kapal selaku bagian dari agenda peremajaan unit lama. Di samping itu, ASDP pun mengagendakan pengerjaan 55 proyek pada 35 pelabuhan, baik berbentuk pembenahan, pembangunan anyar, ataupun kolaborasi bersama pihak mitra.
Heru menandaskan nilai Rp23,49 triliun ialah akumulasi nilai proyek secara global, bukan pos keperluan belanja tunai korporasi.
“Sebagai catatan bahwa nilai yang kami sampaikan ini merupakan nilai proyek, bukan kebutuhan cash out perusahaan secara langsung, mengingat sebagian akan didanai melalui skema kerja sama atau charter ketika nanti kami membutuhkan kapal baru," ujarnya.
Armada Tua Jadi Ancaman
Lebih dalam, Heru mengemukakan mayoritas armada milik ASDP sudah berusia lanjut sehingga memerlukan agenda pembaruan secara berkala.
Menurut pandangannya, berkisar 55% armada ASDP Group diprediksi telah berumur di atas 30 tahun pada periode 2030, sedangkan 72% unit kapal masih mempunyai kapasitas di bawah 1.000 gross ton (GT).
Dirinya pun membeberkan perusahaan mengendus bermacam problem yang berpeluang mengganggu performa korporasi sepanjang 5 tahun mendatang.
“Saat ini terdapat sekitar 116 kapal yang menghadapi risiko penurunan aspek keselamatan, kemudian 79 kapal menggunakan mesin yang suku cadangnya sudah tidak diproduksi. Kemudian, di sisi lain kami juga menghadapi biaya perawatan armada yang semakin meningkat hingga 31% selama 5 tahun terakhir,” tuturnya.
Terlebih Heru menakar peluang pasar transportasi serta logistik domestik masih amat prospektif dengan potensi menembus Rp5,7 triliun di tahun 2030, didorong oleh estimasi populasi warga Indonesia sebanyak 297 juta jiwa.
Guna mengambil peluang itu, ASDP bakal mengakselerasi pembenahan armada, meningkatkan kapasitas infrastruktur pelabuhan, serta memperkokoh mutu layanan demi merawat tren pertumbuhan korporasi secara kontinu.
“Jumlah penduduk akan meningkat sekitar 297 juta. Namun demikian, yang menjadi tantangan kami adalah armada kami usianya sebagian besar di atas 30 tahun,” ucapnya.
Ketapang—Gilimanuk Terancam Makin Macet
Bukan cuma masalah armada, Heru memberikan atensi pada kendala laten pada jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang kerap didera kepadatan lalu lintas saat musim liburan.
Menurutnya, keadaan tersebut berpeluang kian parah bila interkoneksi Jalan Tol Probolinggo—Banyuwangi sudah terhubung secara utuh sampai ke Banyuwangi.
“Tol belum nyambung saja sudah macetnya luar biasa Pak, apalagi nanti kalau sudah tersambung sampai Banyuwangi. Nah, ini tentu menjadi problem bagi kami, sebetulnya bukan ASDP saja tetapi ini menjadi problem bagi kami semuanya,” tuturnya.
Kendala itu diperparah oleh keterbatasan ruang parkir, daya tampung pelabuhan, serta rencana penutupan operasional armada landing craft tank (LCT) selaku transportasi penumpang.
Heru menyebut, jika kapal LCT tidak lagi diperbolehkan beroperasi, densitas pada jalur Ketapang—Gilimanuk diestimasi bakal kian pekat lantaran mayoritas kapal yang meluncur mempunyai kapasitas muatan kecil.
Oleh sebab itu, ASDP mengharapkan dorongan dari pihak otoritas serta DPR supaya pembenahan Pelabuhan Ketapang—Gilimanuk bisa diakomodasi dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) ataupun mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Kami berharap nanti bisa membantu, bisa mendorong untuk dukungannya menjadi PSN maupun PMN, Pak. Karena ini investasi yang sangat besar sekali Pak,” imbuhnya.
Kapal Perintis PSO
Pada momentum yang sama, Heru pun mengajukan restrukturisasi regulasi subsidi pelayanan kapal perintis dialihkan menjadi konsep public service obligation (PSO) yang diurus secara langsung oleh Kementerian Keuangan.
Dirinya menyingkap operasional perintis ASDP terus mengalami defisit keuangan selama 4 tahun belakangan lantaran beberapa elemen anggaran, semisal proses docking serta pemeliharaan kapal, tidak masuk ke dalam komponen subsidi dari pihak Kementerian Perhubungan.
Kerugian pada sektor layanan perintis terdata menyentuh angka Rp11,8 miliar pada 2022, merangkak naik menuju Rp33,2 miliar pada 2023, lalu melonjak ke Rp80,81 miliar pada 2024, serta berada di posisi Rp50,62 miliar pada 2025.
"Kami berharap implementasi skema PSO yang tadi kami sampaikan, ini untuk segera terealisasi mudah-mudahan bisa di tahun 2027, Pak sehingga kami ke depannya dalam pengelolaan penugasan ini tidak terus merugi,” ucapnya.
Berdasarkan pandangannya, penyesuaian regulasi tersebut bakal membuat keseluruhan anggaran operasional mandat perintis bisa diakomodasi penuh oleh pemerintah, sehingga korporasi tetap sanggup mengawal aspek keselamatan armada tanpa perlu mengorbankan stabilitas finansial perusahaan.