JAKARTA — Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) menyatakan keberatan atas regulasi Gojek dan Grab yang memberlakukan pemotongan biaya aplikasi atau platform ojek online (Ojol) senilai 8% terbatas pada sektor layanan transportasi penumpang roda dua saja.
Ketua SPAI Lily Pujiati mengutarakan bahwa penolakan itu berpijak pada komitmen Presiden Prabowo Subianto kala momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang menegaskan potongan platform senilai 8% seyogianya ditujukan bagi seluruh pekerja transportasi online, mencakup pengemudi ojek online (ojol), taksi online (taksol), hingga kurir logistik kargo.
“Peraturan Presiden itu artinya mencakup semua pekerja transportasi online yang melaksanakan pekerjaan pengantaran penumpang maupun barang [termasuk makanan] dengan menggunakan kendaraan roda dua, roda empat maupun lebih,” kata Lily dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).
Lily berpendapat regulasi yang eksklusif menyasar layanan pengangkutan penumpang roda dua tidak berirama dengan visi yang digelorakan pemerintah.
Menurut pandangannya, ketetapan yang kerap diputuskan secara sepihak oleh korporasi penyedia platform semacam Gojek, Grab, Maxim, InDrive, ShopeeFood, Lalamove, Deliveree, Borzo, Green SM, serta sejenisnya bergulir lantaran kedudukan pengemudi ojol, taksol, dan kurir kargo belum diakui secara legal sebagai pekerja.
Ia menilai situasi pelik ini berimplikasi pada minimnya perolehan pendapatan pekerja transportasi online yang sekadar berkisar Rp100.000 per harinya atau konsisten di bawah standar upah minimum, termasuk UMP Jakarta yang pada saat ini menyentuh Rp5,7 juta per bulan.
“Demikian juga dengan kondisi kerja yang tidak layak, jam kerja panjang hingga 12-18 jam per hari yang sangat rawan kecelakaan kerja di jalan raya,” kata Lily.
Di samping itu, merujuk penjelasan Lily, elemen pekerja transportasi online pun sejauh ini belum mengantongi bermacam-macam hak ketenagakerjaan, seperti halnya upah yang layak, batasan jam kerja delapan jam per hari, hak cuti haid serta melahirkan, fasilitas bagi kalangan penyandang disabilitas, jaminan sosial, hak berserikat, hingga ruang untuk melangsungkan perundingan kerja bersama.
“Maka agar pekerja transportasi online mendapatkan pelindungan, SPAI mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO 193 tentang Pekerja Platform yang Juni lalu pemerintah juga telah menyetujui untuk disahkan di sidang ILO pada sesi International Labour Conference (ILC) ke-114,” kata Lily.
SPAI turut meminta pihak otoritas, terkhusus Kementerian Ketenagakerjaan, untuk segera mengintegrasikan draf aturan perlindungan bagi pengemudi ojol, taksol, serta kurir kargo ke dalam koridor pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.
Pada waktu sebelumnya, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) mempublikasikan bakal mengawali pengimplementasian potongan aplikasi senilai 8% khusus untuk sektor layanan transportasi penumpang roda dua atau GoRide terhitung per 1 Juli 2026.
Wakil Direktur Utama sekaligus Deputi CEO GoTo Catherine Hindra Sutjahyo mengutarakan bahwa langkah kebijakan tersebut berstatus sebagai ikhtiar korporasi demi mendongkrak tingkat kemakmuran mitra pengemudi ojek online.
“Hal ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kesejahteraan para Mitra Pengemudi ojek online,” kata Catherine dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).
Berdasarkan penuturan Catherine, pengaplikasian skema bagi hasil baru tersebut bukanlah sebuah keputusan yang mudah lantaran bakal melahirkan tantangan tersendiri untuk lini bisnis roda dua internal perseroan.
Oleh sebab itu, pihak perusahaan wajib melangsungkan rupa-rupa adaptasi dengan mengalkulasi sejumlah aspek yang saling berpaut, mulai dari probabilitas pendapatan mitra pengemudi, jangkauan tarif untuk konsumen, hingga stabilitas jangka panjang ekosistem bisnis.
Ia juga menggaransi pihak Gojek bakal konsisten membangun komunikasi dengan jajaran eksekutif serta bermacam pemangku kepentingan demi memastikan berjalannya implementasi kebijakan secara ideal sekaligus menyuguhkan faedah untuk mitra pengemudi beserta ketahanan ekosistem secara menyeluruh.
Di sudut lain, manajemen Grab Indonesia turut mengabarkan bakal mengawali pemberlakuan skema bagi hasil senilai 8% untuk lini layanan transportasi penumpang roda dua, yaitu GrabBike, yang efektif berjalan per 1 Juli 2026.
CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi memaparkan bahwa ketetapan tersebut bertindak sebagai wujud kepatuhan pihak korporasi atas instruksi Presiden Prabowo Subianto sekaligus beriringan dengan nilai ekonomi kerakyatan yang memacu eskalasi ekonomi digital supaya menyuguhkan faedah yang lebih meluas untuk masyarakat.
“Grab Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan bagi Mitra Pengemudi, keterjangkauan layanan bagi konsumen, serta keberlanjutan ekosistem transportasi ojek online di Indonesia,” kata Neneng dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).
Neneng memberikan penegasan bahwa proses pengaplikasian regulasi tersebut pun tidak berjalan mudah. Oleh karena itu, Grab bakal mengagendakan serangkaian adaptasi lewat pertimbangan matang agar sektor layanan konsisten ramah di kantong masyarakat, daya tahan ekosistem konsisten terjaga, serta peluang perolehan pendapatan mitra pengemudi tidak terganggu.
Lebih jauh, Neneng mengutarakan komitmen dalam memelihara stabilitas tersebut beriringan dengan rekam jejak perjalanan Grab selama satu dekade lebih selaku bagian dari rutinitas harian jutaan penduduk Indonesia.
Menurut sudut pandangnya, hal tersebut tecermin dari andil Grab terhadap kisaran 50% industri ride-hailing serta layanan pengantaran daring, dukungannya dalam melahirkan 4,6 juta peluang kerja via digitalisasi sektor UMKM, hingga realisasi program Grab untuk Indonesia lewat alokasi dana menembus Rp100 miliar khusus bagi mitra pengemudi.
Ke depan, Grab menyatakan bakal konsisten memperkokoh komitmennya di tanah air serta berpartisipasi dalam mendirikan sistem layanan transportasi online nasional yang inklusif, kredibel, sekaligus menyuguhkan maslahat untuk publik luas.