JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman memberikan penegasan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) bakal terus digulirkan bersama jajaran pemerintah daerah kendati inflasi beras berhasil dikendalikan dalam kurun dua tahun belakangan, sebagai langkah mengawal stabilitas harga pangan di seluruh penjuru Indonesia.
"Kita syukuri beras tak lagi menjadi penyumbang utama (inflasi) 2 tahun terakhir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mendagri (Tito Karnavian) atas support-nya selama ini," kata Amran dalam rapat pengendalian inflasi sebagaimana keterangannya di Jakarta, Rabu (17/06/2026).
Amran yang mengemban jabatan pula selaku Menteri Pertanian memaparkan, merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) terekam bahwa dalam skala bulanan, persentase inflasi beras tidak mengalami gejolak berarti dalam dua tahun terakhir.
Lonjakan inflasi beras yang terakhir berada pada angka cukup tinggi terjadi pada bulan Mei 2024 silam di level 3,59 persen.
Sesudah momentum tersebut, laju inflasi beras senantiasa memosisikan diri kian rendah serta stabil. Inflasi beras memang sempat mengalami pergeseran naik turun pada Juli 2025, namun sekadar menyentuh angka 1,35 persen saja. Paling mutakhir, angka inflasi beras untuk periode Mei 2026 berada di level 0,38 persen.
Demi memastikan stabilisasi harga beras di sektor konsumen dapat terus terjaga, Amran mengimbau segenap jajaran pemerintah daerah untuk kian menggalakkan program pasar murah.
Bukan cuma untuk komoditas beras semata, namun diharapkan ikut mendongkrak harga telur ayam serta daging ayam di level peternak.
"Kami mohon seluruh gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, kalau perlu dengan Bulog, kami aktifkan pasar murah. Beras, ayam, telur. Kalau ayam dengan telur, ini terendah, sangat murah. Kalau bisa, Bulog membantu dan juga ID Food dengan pasar murah supaya menjadi 'offtaker' dari telur dan ayam," ujar Amran.
Mengenai program pasar murah yang berada di bawah koordinasi Bapanas bersama pihak pemerintah daerah tersebut mengambil wujud Gerakan Pangan Murah (GPM).
Akumulasi agenda GPM yang sudah berhasil dieksekusi semenjak Januari hingga awal Juni tahun ini terdata mencapai 5.308 kali yang tersebar pada 37 provinsi serta lebih dari 350 kabupaten/kota. Agenda GPM ini bakal digulirkan secara berkesinambungan tanpa mengenal masa jeda.
Di lain pihak, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengutarakan bahwa komoditas beras pada masa sekarang ini tidak terhitung ke dalam jenis komoditas penyumbang inflasi nasional secara bulanan seperti halnya yang dilaporkan oleh BPS.
"Good news-nya adalah bahan pokok yang utama seperti beras, itu tidak masuk dalam komoditas penyumbang utama (inflasi) month to month (secara bulanan)," kata Tito.
Padahal, komoditas beras kerap kali menduduki posisi selaku penyumbang utama inflasi nasional, sehingga persoalan itu senantiasa menuai perhatian serius dari pemerintah sebab bertindak sebagai kebutuhan pokok primer bagi publik.
Namun pada masa sekarang, komoditas tersebut relatif berada dalam kondisi yang cukup baik serta terpantau.
Walau demikian, Tito memberikan peringatan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) untuk komoditas beras di dalam hitungan mingguan terpantau masih bergeser secara dinamis.
Bersandarkan berkas laporan BPS, capaian IPH beras sampai dengan minggu kedua Juni 2026 terpantau masih menempati golongan sedang, sementara pergerakan kenaikan harga yang kian tinggi justru menerpa pada sejumlah komoditas hortikultura.
Merujuk pada keterangannya, bawang merah menjelma sebagai komoditas dengan perolehan IPH paling tinggi, yang kemudian dibuntuti oleh cabai merah, cabai rawit, serta bawang putih.
Kendati demikian, ia memberikan penilaian jika rincian komoditas tersebut bukanlah bagian dari kebutuhan pokok primer masyarakat, sehingga dampaknya atas stabilitas harga pangan secara menyeluruh terhitung relatif kian terbatas ketimbang komoditas beras.
"Beras memang ada beberapa daerah yang naik (IPH), tapi naiknya sedikit 116 kabupaten kota. (IPH beras) yang turun juga ada 50 kabupaten kota. (Jadi) good news-nya, beras bagus," tambah Tito.
Adapun kondisi tingkat inflasi beras yang tergolong cukup rendah di bagian hilir ini tidak mengindikasikan derajat kesejahteraan petani yang terhimpit.
Menilik data rilis BPS, indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dalam skala umum pada Mei 2026 sukses mencatatkan indeks tertinggi dalam beberapa tahun belakangan di level 127,73.
Sementara itu, untuk capaian indeks NTP Tanpa Perikanan pun mencatatkan pergerakan kian tinggi hingga mampu menyentuh angka 128,49 pada Mei 2026. Indeks NTP Tanpa Perikanan itu melonjak drastis ketimbang rekor terdahulu yang sempat bertengger di level 126,11 pada periode Desember 2025.
Begitu pula untuk raihan indeks NTP Subsektor Tanaman Pangan yang di masa Mei berada di angka 113,79 sekaligus menempati posisi indeks paling tinggi di sepanjang tahun 2026 ini.
Secara lebih spesifik lagi, catatan indeks harga yang diperoleh oleh kalangan petani padi pada Mei 2026 pun terpantau kian memperlihatkan tren positif bergeser menuju level 147,97, yang sekaligus menjadi pencapaian paling tinggi dalam kurun waktu 7 tahun belakangan.