JAKARTA - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menghimpun data bahwa perolehan pendapatan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Papua Barat serta Papua Barat Daya sepanjang rentang Januari-April 2026 menyentuh angka Rp693,5 miliar atau terealisasi di kisaran 25,1 persen dari target tahun berjalan sebesar Rp2,76 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir menyampaikan pendapatan negara mendapati peningkatan 42,08 persen secara tahunan (year on year/yoy) jika dikomparasikan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang senilai Rp488,1 miliar.
“APBN tetap berfungsi optimal dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” kata Kobir di Manokwari, Selasa.
Ia menerangkan, performa pendapatan APBN di kawasan Papua Barat dan Papua Barat Daya didominasi oleh pos penerimaan perpajakan dengan angka realisasi senilai Rp433,8 milar atau mencatatkan pertumbuhan di kisaran 28,7 persen (yoy).
Unsur yang memberikan kontribusi berharga bagi realisasi pos penerimaan pajak, yakni pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp230,9 miliar; pajak pertambahan nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) senilai Rp222,7 miliar; dilanjutkan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp6,2 miliar, sedangkan jenis pajak lainnya mendapati penyusutan dengan nominal negatif Rp26,2 miliar.
“Realisasi pajak sudah mencapai 18,2 persen dari target Rp2,38 triliun. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dan implementasi Coretax turut mendorong peningkatan penerimaan,” ujar Kobir.
Di samping sektor pajak, tutur dia, pendapatan APBN pun ikut disokong oleh pos pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan realisasi menyentuh angka Rp258,3 miliar atau berkisar 69,1 persen dari target tahunan sejumlah Rp373,7 milar.
Performa PNBP sampai dengan penghujung April 2026 mendapati peningkatan sebesar 72,4 persen (yoy) yang didominasi oleh jenis PNBP lainnya dengan jumlah realisasi kurang lebih Rp223 miliar dilanjutkan PNBP badan layanan umum (BLU) senilai Rp35,3 milar.
“Kalau pendapatan APBN dari komponen pendapatan hibah tercatat sekitar Rp1,4 miliar,” ujarnya.
Ditinjau dari aspek belanja, lanjut dia, realisasi penyerapan belanja APBN di kawasan Papua Barat maupun Papua Barat Daya sampai penghujung April 2026 menyentuh Rp6,9 triliun atau 29,7 persen dari total pagu anggaran yang disediakan sejumlah Rp23,27 triliun.
Belanja itu terbagi atas belanja kementerian/lembaga senilai Rp2,19 triliun serta alokasi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp4,71 triliun. Belanja kementerian/lembaga tumbuh di angka 47,8 persen (yoy) dan didominasi oleh pos belanja pegawai.
“Kalau realisasi TKD tumbuh 42,1 persen secara tahunan dengan penyaluran terbesar berasal dari dana alokasi umum (DAU) Rp2,51 triliun.
Berdasarkan pandangan Kobir, kenaikan sektor pendapatan maupun belanja negara mempelihatkan posisi APBN bertindak sebagai piranti stabilisasi perekonomian atau shock absorber sekaligus menyokong percepatan pembangunan serta peningkatan taraf kesejahteraan publik.
"APBN terus bekerja melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, serta transfer ke daerah guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," ujarnya.