JAKARTA - Upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan wilayah perbatasan kembali mendapat sorotan setelah Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan perlunya langkah cepat menangani berbagai persoalan sosial di Kalimantan Barat.
Beragam isu, mulai dari kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga infrastruktur dasar dianggap membutuhkan perhatian seluruh pemangku kepentingan agar kondisi perbatasan semakin layak dan setara dengan wilayah lain.
Akhmad Wiyagus menyampaikan bahwa masalah-masalah tersebut kini menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat, kata dia, akan segera mengevaluasi kebutuhan di lapangan guna menyiapkan solusi yang paling tepat dan terarah.
Komitmen Kemendagri Dorong Kolaborasi Daerah
Wiyagus menegaskan bahwa Kemendagri akan menindaklanjuti berbagai temuan dan aspirasi yang muncul dari daerah secara lebih mendalam.
“Saya akan agendakan secara khusus dan ini akan kita kaji di Kemendagri, untuk intervensi ke daerah, karena salah satu fungsinya juga kita mengoordinasikan antar-kebijakan pemerintah pusat dengan daerah,” kata Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Pernyataan itu disampaikannya setelah menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Perbatasan Negara di Kalbar, yang digelar di Kantor Bupati Sambas, Kamis. Melalui pertemuan tersebut, ia ingin memastikan proses pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah berjalan sesuai arah pembangunan nasional.
Menurutnya, Kemendagri membuka ruang sebesar-besarnya bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi. Diskusi terbuka dinilai penting agar pemerintah pusat dapat merumuskan langkah penyelesaian yang lebih komprehensif.
Ajak Kepala Daerah Sampaikan Tantangan Secara Langsung
Wiyagus mendorong agar para kepala daerah tidak ragu memanfaatkan kesempatan untuk berdialog langsung dengan Kemendagri. Ia menekankan bahwa persoalan yang muncul tidak hanya terbatas pada wilayah perbatasan, melainkan juga terkait berbagai sektor pemerintahan daerah lainnya.
“Perlu disampaikan terkait permasalahan bukan hanya di perbatasan sebenarnya, termasuk urusan pemerintahan daerah lainnya, silakan mampir ke ruangan saya kita berdiskusi bersama-sama,” ujarnya.
Sebagai kementerian yang memiliki peran penting dalam membina jalannya pemerintahan daerah, Kemendagri disebut Wiyagus telah menyiapkan berbagai komponen pendampingan bagi pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan agar setiap persoalan bisa dirumuskan dan diselesaikan dengan strategi yang tepat sasaran.
“Kita ada beberapa komponen yang bisa memberikan guidance ya untuk menyelesaikan permasalahan di daerah,” tuturnya menambahkan.
Hadiri Rakor Bersama DPR dan Pemangku Kebijakan Terkait
Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Perbatasan Negara ini turut dihadiri oleh berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam pembangunan perbatasan.
Hadir Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf, yang selama ini aktif dalam pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Selain itu, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman serta Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri, Amran, juga turut serta memberikan pandangan dalam rakor tersebut.
Kehadiran Bupati Sambas Satono dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sambas menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki kondisi perbatasan.
Melalui pertemuan itu, pemerintah berharap semua pihak dapat berkolaborasi menemukan solusi dari persoalan yang sudah lama dihadapi masyarakat perbatasan. Sinergi lintas lembaga dianggap menjadi kunci agar kebijakan yang diambil lebih tepat, cepat, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.